Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) memberikan tanggapan atas pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebutkan adanya skandal pejabat korupsi serta isu permintaan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta hal tersebut.
Mantan Wali Kota Solo tersebut dengan tegas menyatakan bahwa isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode adalah tidak benar. “Ini saya ulang lagi tidak pernah yang namanya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun,” tegas Jokowi kepada media di kediamannya, Solo, Senin (30/12/2024)..
Jokowi juga menyarankan agar kebenaran terkait isu ini ditanyakan langsung kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengutus siapapun untuk meminta perpanjangan masa jabatan kepada partai.
“Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan saja ke Mbak Puan atau tanyakan ke partai-partai, kapan, di mana atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada,” kata dia.
Kemudian, Jokowi kembali menegaskan agar tidak ada pihak yang membuat framing negatif tentang dirinya. “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, enggak baik ya,” ucapnya.
Pernyataan Hasto
Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Melalui tayangan video, Hasto menyampaikan bahwa PDIP adalah partai yang sealu menghormati keputusan KPK. Hasto menyadari risikonya sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintahan. Termasuk masuk penjara.
“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata Hasto Kristiyanto dalam video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).
“Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.
“Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Sumber : liputan6
