Kupang, GARUDA NUSANTARA.UPDATE – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menggaungkan semangat kemandirian dan pemberdayaan daerah dengan menyerukan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengerjakan proyek-proyek APBN di wilayah NTT agar wajib melibatkan kontraktor lokal.
“Tentunya dengan spesifikasi sesuai tata aturan yang ada. Kita minta bantuan Jakarta yang punya berbagai peserta juga tetap memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal agar tetap bisa terlibat dalam pekerjaan membangun NTT,” ungkap Gubernur NTT, Melki Laka Lena saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi tahun anggaran 2025 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/8/2025).
Gubernur Laka Lena, minta sinergi bersama semua pihak agar pekerjaan betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai aturan, kualitas yang baik dan yang pasti berdampak bagi masyarakat pekerjaan.
“Saya melihat bahwa ke depan dengan pola masing-masing kita bisa menjaga agar kualitas pekerjaan sekaligus kebersamaan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, semua ekosistemnya jalan,” kata mantan Wakil ketua Komisi IX DPR RI.
Selain itu Gubernur juga berharap proyek-proyek yang tidak bisa terlaksana di daerah lain agar bisa dikerjakan di NTT.
“Kita bangun komunikasi dengan jaringan-jaringan kita di Jakarta. Kita juga punya 13 anggota DPR RI. Dengan komunikasi yang baik kita berharap proyek-proyek yang tidak bisa dilaksanakan di tempat lain bisa kita dorong dan kita kerjakan di NTT,” tandas Gubernur.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benny Nahak, dalam laporannya menyampaikan bahwa total paket pekerjaan fisik yang akan dikerjakan tahun ini berjumlah 139 paket, dengan total anggaran sebesar Rp110,77 miliar. Selain itu, ada 64 paket pekerjaan pengawasan dengan total anggaran Rp92,43 miliar. Dengan biaya jasa konstruksi 74,7 juta.
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mendorong pelaksanaan proyek yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Beny Nahak, Kadis PUPR.
Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis ditandatangani dua paket pekerjaan, yaitu satu paket fisik dan satu paket pengawasan.
Paket fisik yang ditandatangani adalah proyek Penanganan Long Segment Ruas Jalan Seba Ege di Kabupaten Sabu Raijua, senilai Rp1.550.614.600, yang dikerjakan oleh CV. Perdana.
Sedangkan paket pengawasan teknis proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Bapta Perkasa Konsultan, dengan nilai kontrak Rp99.900.000.
Redaksi: R.Tonggoro
